Di tengah proyeksi defisit anggaran negara yang mencapai angka fantastis, muncul usulan yang cukup mengejutkan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan prediksi defisit APBN 2025 sebesar Rp662 triliun, DPR justru mengusulkan pengadaan iPad untuk seluruh anggotanya. Usulan ini memicu perdebatan publik dan menimbulkan pertanyaan terkait prioritas anggaran negara.
Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025-2026 antara pemerintah dan DPR pada Selasa, 1 Juli 2025, menjadi saksi bisu munculnya usulan kontroversial tersebut. Selain Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turut hadir dalam rapat yang membahas proyeksi ekonomi makro dan rencana anggaran negara tersebut.
Defisit APBN 2025: Proyeksi Rp662 Triliun
Pemerintah memprediksi defisit APBN 2025 mencapai 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp662 triliun. Angka ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Sri Mulyani menjelaskan, rendahnya penerimaan negara disebabkan oleh beberapa faktor. Pelemahan ekonomi nasional dan batalnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% turut berkontribusi terhadap defisit tersebut.
Batalnya kenaikan PPN menghilangkan potensi penerimaan negara sebesar Rp71 triliun. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja penerimaan negara secara keseluruhan.
Penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp2.076,9 triliun, atau tumbuh 7,5%. Sementara itu, penerimaan bea cukai diperkirakan mencapai Rp310,4 triliun, tumbuh 3,4%.
Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai strategi, termasuk pemberantasan rokok ilegal dan penerapan sistem track and trace untuk otentifikasi cukai.
Usulan Pengadaan iPad untuk Anggota DPR
Di tengah pemaparan defisit APBN yang cukup besar, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan pengadaan iPad untuk anggota dewan. Usulan ini dilontarkan dalam rapat dengan alasan efisiensi, mengurangi penggunaan kertas, dan mendukung program paperless yang digaungkan DPR tiga tahun lalu.
Said Abdullah menyatakan bahwa rapat tersebut tidak menggunakan kertas sama sekali. Hal ini sebagai bentuk komitmen DPR terhadap penghematan penggunaan kertas.
Beberapa anggota DPR turut menyampaikan usulan agar pengadaan iPad dilakukan di setiap ruangan. Banggar berencana mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan terkait usulan pengadaan iPad ini.
Kontroversi dan Tanggapan Publik
Usulan pengadaan iPad untuk anggota DPR di tengah proyeksi defisit APBN yang besar menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang mempertanyakan prioritas anggaran dan mendesak DPR untuk lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Publik menilai bahwa pengadaan iPad bukanlah prioritas utama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Anggaran yang cukup besar untuk pengadaan iPad bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.
Perbandingan antara besarnya defisit APBN dengan usulan pengadaan iPad menjadi sorotan utama. Publik berharap DPR dapat lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran negara.
Ke depan, diharapkan DPR dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan terkait anggaran. Prioritas anggaran harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara dan penentuan prioritas yang tepat guna mencapai kesejahteraan rakyat.
