Pemerintah Indonesia resmi menutup pintu bagi Hambali, otak di balik bom Bali 2002, untuk kembali ke tanah air. Meskipun sempat dikaji, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan penolakan tersebut. Keputusan ini didasarkan pada status kewarganegaraan Hambali yang dianggap gugur.
Hambali, yang saat ini mendekam di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, diprediksi akan segera dibebaskan. Namun, Indonesia bersikap tegas menolak kepulangannya. Alasannya jelas dan tertuang dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Status Kewarganegaraan Hambali Gugur
Yusril menjelaskan bahwa Hambali tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia (WNI) saat penangkapannya. Hal ini otomatis menggugurkan status kewarganegaraannya.
Oleh karena itu, Indonesia tidak akan mengizinkan Hambali masuk ke wilayah Indonesia setelah pembebasannya dari penjara Guantanamo. “Secara hukum, jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur,” tegas Yusril dalam siaran pers.
Yusril menambahkan bahwa jika ada proses hukum lebih lanjut terkait Hambali, hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Amerika Serikat. Indonesia tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang berlangsung di negara tersebut.
Jejak Terorisme Hambali: Otak di Balik Bom Bali dan Aksi Teror Lainnya
Hambali, yang juga dikenal sebagai Encep Nurjaman Riduan Isamuddin, merupakan tokoh kunci dalam jaringan terorisme internasional. Ia dianggap sebagai dalang utama peristiwa bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang.
Selain bom Bali, Hambali juga diduga terlibat dalam berbagai aksi teror lainnya di Indonesia dan Asia Tenggara. Beberapa di antaranya adalah serangan bom di Kedutaan Besar Australia dan sejumlah aksi terorisme yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah (JI).
Keterlibatannya dalam aksi-aksi terorisme ini membuatnya menjadi buronan internasional selama bertahun-tahun. Hambali akhirnya ditangkap dalam operasi gabungan CIA dan Thailand di Ayutthaya, Thailand pada tahun 2003. Kemudian, ia dipindahkan ke penjara Guantanamo pada tahun 2006.
Pertimbangan Pemerintah Indonesia Sebelumnya: Kajian Pemulangan yang Gagal
Pada Januari 2025, pemerintah Indonesia sempat mempertimbangkan kemungkinan memulangkan Hambali. Yusril menekankan bahwa pemerintah selalu memperhatikan nasib warga negara Indonesia di luar negeri.
Namun, setelah melalui kajian mendalam oleh Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), rencana pemulangan tersebut akhirnya dibatalkan.
Terdapat berbagai pertimbangan yang membuat rencana pemulangan Hambali tidak dapat direalisasikan. Salah satunya adalah masalah status kewarganegaraan Hambali yang telah gugur. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan dampak keamanan nasional jika Hambali kembali ke Indonesia.
Meskipun sempat dikaji, keputusan final pemerintah Indonesia tetap tegas: Hambali tidak akan diizinkan kembali ke Indonesia. Prioritas utama pemerintah adalah keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia. Dengan demikian, penolakan terhadap kepulangan Hambali menjadi keputusan yang tepat dan berlandaskan hukum.
