Pulau Wayag, destinasi wisata ikonik di Raja Ampat, Papua Barat, sementara ditutup untuk wisatawan. Penutupan ini merupakan dampak langsung dari protes masyarakat terkait pencabutan izin tambang nikel empat perusahaan di wilayah tersebut.
Keputusan penutupan diambil oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, pada Kamis (12/6/2025) di Sorong. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keselamatan wisatawan dan mencegah terjadinya konflik lebih lanjut.
Pencabutan Izin Tambang Nikel Picu Protes Warga
Polemik ini bermula dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (9/6/2025).
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.
Pencabutan izin ini memicu protes keras dari masyarakat yang selama ini bergantung secara ekonomi pada operasional PT Melia Raymond Perkasa dan PT Kawai Sejahtera.
Sebagai bentuk protes, warga memblokade akses ke beberapa lokasi wisata di Pulau Wayag, yang merupakan salah satu andalan pariwisata Raja Ampat.
Upaya Pemerintah Daerah Menenangkan Situasi
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merespon situasi dengan melakukan kunjungan ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele pada Rabu (11/6/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi warga yang terdampak pencabutan izin tambang nikel.
Bupati Orideko Burdam menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan musyawarah adat untuk menyelesaikan konflik ini.
Pihak pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi konkret melalui jalur musyawarah adat, sebagai pendekatan kultural yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Papua.
Penutupan Sementara Wayag dan Harapan Penyelesaian Konflik
Penutupan sementara akses wisatawan ke Pulau Wayag diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan ruang bagi proses dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah berharap proses penyelesaian konflik melalui jalur musyawarah adat dapat berjalan lancar dan cepat.
Dengan demikian, penutupan sementara Wayag dapat segera berakhir, dan destinasi wisata tersebut dapat kembali beroperasi normal.
Bupati Orideko Burdam menegaskan komitmen pemerintah untuk menghindari konflik dan mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Ia berharap, melalui musyawarah adat, solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan untuk semua pihak yang terlibat.
Foto-foto yang beredar di media menunjukkan aksi protes warga yang memblokir akses ke Pulau Wayag. Aksi ini menjadi salah satu pemicu utama penutupan sementara destinasi wisata tersebut.
Situasi di Raja Ampat kini tengah fokus pada upaya penyelesaian konflik melalui jalur damai dan kearifan lokal. Semoga proses ini dapat berjalan lancar dan cepat sehingga dampak negatif terhadap pariwisata dan ekonomi lokal dapat diminimalisir.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bekerja sama untuk menemukan solusi jangka panjang yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Raja Ampat.
