Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam (SDA) tengah mempersiapkan pembangunan tanggul tahap 7 di pesisir Teluk Jakarta. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bertujuan mengatasi permasalahan penurunan muka tanah serta mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan pembangunan tanggul tahap 7 ini sangat krusial. Ia menekankan pentingnya pengamanan pesisir pantai sebagai program prioritas Kementerian PU.
Pembangunan Tanggul Pesisir Teluk Jakarta Tahap 7
Pembangunan tanggul tahap 7 terbagi dalam beberapa paket pekerjaan. Paket 1 akan berfokus pada Kali Ancol dan Kali Dadap.
Di Kali Ancol, paket 1 direncanakan sepanjang 100 meter dengan pendanaan dari APBN. Proyek ini akan dikerjakan secara single years contract (SYC) pada tahun 2025 dan saat ini sedang dalam tahap persiapan lelang.
Paket selanjutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Pembangunan ini akan menggunakan pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dikerjakan secara multi years contract (MYC) pada tahun 2026-2027.
Sistem Polder di Kali Dadap dan Integrasi Pembangunan
Selain pembangunan tanggul, tahap 7 juga mencakup pembangunan satu unit sistem polder di Kali Dadap. Sistem ini akan terintegrasi dengan Pembangun Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).
Pembangunan sistem polder di Kali Dadap menggunakan sumber dana SBSN dan akan dikerjakan secara MYC pada tahun 2026-2027. Sistem ini merupakan bagian dari sistem bangunan pengendali banjir terpadu.
Hingga tahun 2024, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 14,75 km. Keenam tahap pekerjaan sebelumnya tersebar di Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Sistem Pengendalian Banjir Terpadu dan Upaya Pencegahan Subsidence
Kementerian PU menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pengendalian banjir. Pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem yang lebih luas.
Sistem ini juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk air bersih, serta Jakarta Sewerage Development System untuk kualitas air, menjadi bagian integral dari strategi ini.
Dengan pendekatan terpadu, diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, tetapi juga mencegah penurunan tanah (subsidence) akibat eksploitasi air tanah berlebihan.
Strategi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta. Pembangunan tanggul tahap 7 merupakan langkah penting dalam upaya tersebut.
Melalui integrasi berbagai infrastruktur dan sistem manajemen air, pemerintah berupaya menciptakan solusi holistik untuk permasalahan banjir dan penurunan tanah di Jakarta. Keberhasilan proyek ini akan memberikan dampak signifikan bagi kualitas hidup dan ketahanan kota di masa depan.
