Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, mengecam serangan terhadap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Serangan tersebut berupa narasi fitnah dan penyebaran gambar palsu berbasis AI. Ia menilai ini bukan kritik biasa, melainkan teror digital yang berbahaya.
Serangan ini bertujuan menggagalkan kebijakan Menteri Bahlil yang dinilai pro-rakyat. Abraham menekankan pentingnya membedakan antara kritik dan disinformasi yang terencana.
Serangan Terencana, Bukan Kritik
Abraham Sridjaja menyatakan kebijakan Bahlil mengembalikan pengelolaan tambang kepada rakyat telah mengganggu kepentingan pihak tertentu. Hal ini menyebabkan munculnya serangan tidak masuk akal berupa hoaks dan manipulasi visual.
Menurut Abraham, ini bukan sekadar kebebasan berekspresi, tetapi disinformasi yang direncanakan untuk menjatuhkan reputasi Menteri Bahlil.
Kebijakan Pro-Rakyat Picu Kegelisahan
Keputusan Menteri Bahlil mencabut izin usaha tambang yang mangkrak dan mengalokasikannya pada koperasi dan UMKM adalah langkah tepat. Ini merupakan koreksi terhadap sistem lama yang hanya menguntungkan korporasi besar.
Langkah berani ini, menurut Abraham, menimbulkan kegelisahan pada kelompok yang selama ini menikmati akses dan dominasi di sektor pertambangan.
Kelompok tersebut, lanjut Abraham, kemudian menyebarkan opini melalui konten manipulatif, termasuk foto-foto hasil rekayasa AI. Tujuannya adalah menggiring opini publik untuk meragukan kebijakan pemerintah.
Abraham juga meluruskan isu pemberian izin tambang di Raja Ampat. Ia menegaskan izin tersebut dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, bukan Bahlil. Saat ini, izin tersebut sedang dihentikan dan dievaluasi oleh Kementerian ESDM.
Faktanya, Menteri Bahlil-lah yang menghentikan proses tersebut untuk memastikan semuanya sesuai aturan dan berkeadilan. Namun, informasi yang beredar di publik justru sebaliknya.
Golkar Dukung Penuh Kebijakan Bahlil
Fraksi Partai Golkar menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Bahlil. Partai Golkar konsisten mendukung kebijakan yang mendistribusikan ekonomi secara merata dan melindungi UMKM.
Abraham menegaskan Partai Golkar tidak akan tinggal diam jika ada menteri yang bekerja untuk rakyat justru difitnah. Dukungan ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPP Golkar, Sarmuji.
Sarmuji sebelumnya menyatakan kebijakan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil menunjukkan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat kecil dan perlu dijaga dari serangan kepentingan sempit.
Abraham, sebagai anggota DPR RI Komisi I, menyerukan penegak hukum dan Kementerian Kominfo untuk bertindak tegas terhadap penyebaran konten palsu berbasis AI. Ia menilai hal ini sebagai ancaman serius terhadap demokrasi Indonesia.
Jika ruang digital dibiarkan dipenuhi hoaks dan rekayasa, rakyat akan kehilangan pegangan pada fakta. Ini berbahaya karena demokrasi bisa runtuh bukan hanya lewat kudeta fisik, tetapi juga manipulasi informasi.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya literasi digital dan peran pemerintah dalam melindungi ruang publik digital dari disinformasi. Ke depan, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.
