Pemerintah Indonesia telah menetapkan anggaran fantastis untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2026. Anggaran yang mencapai Rp 300 triliun ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan anggaran tahun 2025 yang hanya Rp 171 triliun. Kenaikan ini hampir dua kali lipat, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta. Luhut optimistis bahwa program ini, jika dijalankan dengan pengawasan ketat, akan berdampak positif pada perekonomian nasional.
Anggaran MBG 2026: Rp 300 Triliun untuk Pemerataan Gizi
Anggaran MBG yang membengkak menjadi Rp 300 triliun pada tahun 2026 diharapkan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Pemerintah menargetkan program ini akan menciptakan pemerataan ekonomi dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Luhut menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan MBG dalam mencapai tujuannya.
Meskipun anggarannya besar, realisasi program MBG hingga 21 Mei 2025 masih terbilang rendah. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat realisasi baru mencapai Rp 3 triliun, jauh di bawah target.
Realisasi yang minim tersebut hanya menjangkau 3,97 juta penerima manfaat dari target 17,9 juta orang pada tahun 2025. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan agar program ini dapat berjalan efektif.
Badan Gizi Nasional (BGN) Mendapatkan Pagu Anggaran Jumbo
Kenaikan anggaran MBG juga berdampak pada peningkatan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN). BGN akan menerima pagu indikatif sebesar Rp 217,86 triliun pada tahun 2026. Jika terealisasi, ini akan menjadikan BGN sebagai salah satu lembaga negara dengan anggaran terbesar.
Kepala BGN, Dadan Hindaya, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap bahan baku pangan dari masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong perekonomian di sektor pertanian dan perkebunan.
Namun, besarnya anggaran BGN juga memicu kekhawatiran dari anggota legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan potensi penyalahgunaan anggaran jika pengawasan tidak diperketat.
Nurhadi menekankan pentingnya sistem yang lebih ketat dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran BGN. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan konflik kepentingan.
Dampak MBG terhadap Sektor Pertanian dan Pangan
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, peternakan, dan industri pangan. Program ini akan menciptakan pasar baru bagi produk pangan dari petani dan peternak lokal.
Dengan adanya jaminan pasar dari pemerintah, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Dadan Hindaya menyebutkan bahwa program MBG akan menyerap berbagai produk pangan, termasuk beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, dan susu.
Pemerintah daerah juga didorong untuk aktif mendukung penyediaan bahan baku dan infrastruktur dapur umum. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Secara keseluruhan, program MBG dengan anggaran yang sangat besar ini memiliki potensi untuk memperbaiki gizi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pangan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Keberhasilan program ini akan bergantung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyimpangan. Semoga anggaran yang besar ini benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.
