PT Sari Teknologi, pengembang unit robot polisi yang baru-baru ini diperkenalkan kepada publik, membantah tudingan pemborosan anggaran negara. Direktur Utama perusahaan, Yohanes Kurnia Widjaja, menegaskan bahwa Polri tidak mengeluarkan dana sepeser pun dalam proyek ini. Kerjasama tersebut, menurutnya, semata-mata untuk tujuan riset dan pengembangan teknologi.
Proyek robot polisi ini memang telah memicu kontroversi di tengah masyarakat, menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan biaya yang dikeluarkan. Penjelasan Yohanes diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik terkait proyek ambisius ini.
Kerjasama Riset, Bukan Transaksi Bisnis
Yohanes Kurnia Widjaja secara tegas menyatakan bahwa kerja sama antara PT Sari Teknologi dan Polri dalam pengembangan unit robot polisi murni untuk keperluan riset. Tidak ada transaksi bisnis yang terjadi, sehingga tudingan pemborosan anggaran negara dianggapnya tidak berdasar.
Pihaknya secara sukarela menyediakan teknologi dan sumber daya untuk proyek ini. Kerja sama yang lebih bersifat bisnis, kata Yohanes, baru akan dipertimbangkan setelah tahap riset selesai dan hasil riset menunjukkan potensi komersial yang signifikan.
Rincian Unit Robot Polisi dan Biaya yang Dikeluhkan
Polri baru-baru ini memperkenalkan 25 unit robot polisi yang terdiri dari berbagai jenis. Terdapat 10 unit robot humanoid, 10 unit robot anjing (K9), 2 unit robot tank, 2 unit robot topi, dan 1 unit robot drone pertanian.
Harga satu unit robot humanoid disebut-sebut mencapai Rp 258 juta, sementara robot anjing K9 sekitar Rp 45,2 juta. Total biaya untuk 20 unit robot humanoid dan K9 saja diperkirakan mencapai Rp 3,03 miliar. Angka ini menjadi sorotan utama publik yang mempertanyakan efisiensi anggaran tersebut.
Spesifikasi dan Fungsi Masing-Masing Unit Robot
Robot humanoid dirancang untuk berinteraksi dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Sementara itu, robot K9 diharapkan dapat membantu patroli dan penjagaan keamanan.
Robot tank, robot topi, dan robot drone pertanian memiliki fungsi yang lebih spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan operasional kepolisian. Ketiga jenis robot ini masih relatif baru dan belum banyak informasi yang tersedia mengenai spesifikasinya.
Harapan Terhadap Dukungan dan Pemahaman Publik
Yohanes berharap masyarakat dapat melihat proyek ini sebagai langkah maju dalam pengembangan teknologi keamanan di Indonesia. Menurutnya, kritik yang muncul perlu diimbangi dengan apresiasi terhadap upaya pengembangan teknologi canggih ini.
Ia juga menekankan bahwa ini baru merupakan langkah awal, dan masih banyak potensi pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang. Kerjasama yang lebih luas dan terstruktur dengan Polri pun dipertimbangkan untuk pengembangan dan implementasi teknologi ke depannya.
Proyek robot polisi ini, meskipun menuai kontroversi, merupakan sebuah upaya inovatif dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keamanan. Meskipun biaya yang dikeluarkan cukup besar, penting untuk melihat potensi jangka panjang dan manfaat yang dapat dihasilkan dari teknologi ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi hal krusial agar proyek ini dapat diterima publik dengan baik. Ke depannya, peningkatan komunikasi publik mengenai teknologi dan rencana implementasinya di lapangan akan membantu mengatasi kekhawatiran masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap Polri.