Pulau Gag, sebuah pulau kecil seluas 6.300 kilometer persegi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi sorotan karena aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nikel. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (yang direvisi melalui UU Nomor 1 Tahun 2014) melarang penambangan di pulau kecil, PT Gag Nikel mendapatkan pengecualian. Perusahaan ini termasuk dalam 13 perusahaan yang diizinkan beroperasi berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004. Kontroversi ini memicu perdebatan sengit mengenai dampak lingkungan dan kelanjutan operasional tambang tersebut.
Penambangan Nikel di Pulau Gag: Izin dan Regulasi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan bahwa operasional PT Gag Nikel masih diizinkan. Mereka menekankan bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi seluruh perizinan yang dibutuhkan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin lingkungan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan.
Hanif menjelaskan adanya pengecualian dalam UU Kehutanan yang memungkinkan penambangan terbuka di hutan lindung, dengan PT Gag Nikel sebagai salah satu dari 13 perusahaan yang mendapatkan pengecualian tersebut. Meskipun hampir seluruh wilayah Raja Ampat termasuk kawasan hutan lindung, operasional PT Gag Nikel tetap dianggap legal berdasarkan regulasi yang ada.
PT Gag Nikel: Sejarah dan Kepemilikan
PT Gag Nikel, anak perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam), menjadi pengelola tambang nikel di Pulau Gag. Awalnya, tambang ini merupakan bagian dari kontrak karya yang diberikan kepada investor asing pada tahun 1997-1998.
Pemerintah kemudian mengambil alih tambang tersebut dan menyerahkan pengelolaannya kepada Antam melalui PT Gag Nikel. Produksi tambang dimulai pada tahun 2018 setelah mendapatkan izin dari Kementerian ESDM. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini meninjau lokasi tambang dan menyatakan tidak menemukan masalah signifikan, meskipun evaluasi menyeluruh masih diperlukan untuk menentukan kelanjutan operasionalnya.
Dampak Lingkungan dan Kontroversi
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa sebagian besar lahan tambang (sekitar 131 hektare dari total 263 hektare) telah direklamasi, dengan 59 hektare dinyatakan berhasil.
Namun, Menteri LHK Hanif mengakui adanya sedimentasi dari tambang yang menyebabkan pencemaran kecil dan menutupi terumbu karang di perairan sekitar Pulau Gag. Ia menegaskan bahwa tingkat pencemaran belum serius, namun memerlukan kajian lebih lanjut. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bahkan membantah adanya kerusakan lingkungan dan menyebut pemberitaan yang sebaliknya sebagai hoaks. Pernyataan yang saling bertolak belakang ini menunjukkan kompleksitas permasalahan dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Perlu kajian independen dan transparan untuk memastikan dampak lingkungan jangka panjang dari aktivitas penambangan ini.
Pernyataan yang saling bertentangan dari berbagai pihak terkait dampak lingkungan menjadi poin krusial yang perlu ditelaah lebih dalam. Transparansi data dan penelitian independen sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang objektif. Ke depan, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Raja Ampat. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
