Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan dukungannya terhadap evaluasi menyeluruh izin pertambangan di area sensitif, terutama yang berdekatan dengan destinasi wisata konservasi. Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap rencana ekspansi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kedekatan lokasi tambang dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat menjadi perhatian serius pemerintah.
Kekhawatiran Ekspansi Tambang Nikel di Raja Ampat
Rencana ekspansi tambang nikel di Raja Ampat telah menimbulkan kekhawatiran luas dari masyarakat dan para pemerhati lingkungan. Raja Ampat, sebagai destinasi wisata prioritas Indonesia, memiliki status penting selain UGGp, termasuk sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Pusat Terumbu Karang Dunia. Potensi kerusakan ekosistem yang begitu kaya dan unik menjadi fokus utama kekhawatiran tersebut.
Potensi dampak negatif terhadap pariwisata juga menjadi sorotan utama. Industri pariwisata Raja Ampat sangat bergantung pada keindahan alam bawah laut dan keanekaragaman hayati yang luar biasa.
Komitmen Kementerian Pariwisata terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Raja Ampat
Menpar Widiyanti menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas berbasis konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan. Hal ini membutuhkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pembangunan di Raja Ampat. Setiap proyek harus menghormati ekosistem dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Ini menjadi kunci keberhasilan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
Pendekatan _Whole of Government_
Pemerintah mengadopsi pendekatan _whole of government_ untuk menyelaraskan kebijakan antar sektor. Kerja sama antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sangat krusial untuk memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek pariwisata berkelanjutan secara menyeluruh.
Kementerian Pariwisata siap memberikan data dan masukan berdasarkan perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris. Peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan juga akan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.
Dukungan Evaluasi Izin Tambang dan Dialog Antar Kementerian
Menpar Widiyanti mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan di wilayah sensitif. Ia menekankan pentingnya dialog antar kementerian terkait untuk mencapai keputusan yang tepat.
Kementerian Pariwisata siap berperan aktif dalam forum dialog tersebut. Data dan masukan dari Kementerian Pariwisata diharapkan dapat memberikan perspektif yang berimbang dalam pertimbangan izin tambang.
Data yang akan diberikan mencakup rencana pembangunan pariwisata, dampak potensial tambang terhadap sektor pariwisata, dan peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Kementerian Pariwisata percaya bahwa kelestarian laut, budaya, dan masyarakat Raja Ampat adalah kunci keberlanjutan daerah tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ketiga hal tersebut menjadi prioritas utama. Evaluasi izin tambang menjadi langkah penting untuk memastikan masa depan Raja Ampat tetap lestari dan terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan yang tak tergantikan.
