Suara buruh kembali menggema di kancah global, menyerukan keadilan dan mengingatkan dunia bahwa kemajuan tanpa keadilan hanya menciptakan kesenjangan. Pesan ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Sidang ILC-ILO ke-113 di Jenewa, Swiss, tanggal 9 Juni 2025.
Bukan sekadar seruan normatif, ini adalah panggilan moral bagi para pemimpin dunia. Eksploitasi manusia, dulu dalam bentuk kapitalisme industri, kini bertransformasi dalam platform digital dan algoritma kecerdasan buatan.
Eksploitasi Modern dan Perjuangan Buruh
Dunia pernah kesulitan mengatasi eksploitasi di awal revolusi industri. Sejarah itu terulang, namun dalam kemasan baru yang lebih halus. Ketimpangan dibalut efisiensi, eksploitasi disamarkan dalam fleksibilitas kerja.
Manusia tak seharusnya tunduk pada sistem ciptaannya sendiri. Kecerdasan buatan dan platform digital adalah hasil karya manusia, bukan entitas yang berhak memperbudak penciptanya. Ini bukan soal teknis, melainkan soal kepemimpinan dan keberpihakan.
Regulasi, perlindungan, dan keadilan bukan utopia, tetapi keniscayaan. Solidaritas buruh menjadi kunci, bukan hanya simbol kebersamaan, tetapi katalis perubahan peradaban.
Solidaritas Global dan Regulasi Platform Digital
Persatuan buruh lintas negara, sektor, dan isu membuat agenda keadilan sosial tak bisa diabaikan. Dukungan buruh Indonesia terhadap upaya ILO merumuskan konvensi dan rekomendasi internasional untuk mengatur platform ekonomi digital menjadi contoh konkret.
Bagi Indonesia, ini bukan simbol semata. Regulasi ini akan secara langsung melindungi sekitar enam juta pengemudi daring yang berada di zona abu-abu ketenagakerjaan.
Dengan regulasi yang tepat, mereka akan diakui sebagai pekerja formal, mendapatkan perlindungan, jaminan sosial, dan kepastian pendapatan.
Keselamatan Kerja dan Perlindungan Buruh Maritim
Selain isu platform digital, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi sorotan penting. Bahaya biologis di tempat kerja seringkali luput dari perhatian.
Buruh Indonesia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan standar K3, terutama di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan dan industri ekstraktif.
Pengawasan ketat dan penegakan hukum sangat penting. Ekspansi ekonomi tidak boleh mengorbankan martabat manusia.
Revisi Konvensi Perburuhan Maritim 2006 juga disuarakan. Amandemen ini memberikan perlindungan lebih nyata bagi buruh maritim, termasuk hak cuti, pemulangan, dan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan.
ILO berperan vital, mendorong negara untuk menjadi pelayan kemanusiaan, melampaui batas wilayah demi nilai-nilai universal.
Formalisasi Pekerja Informal
Pekerja informal, terutama di era digital, semakin banyak. Formalisasi menjadi langkah strategis.
Ketidakpastian kerja, penghasilan tak menentu, dan minimnya perlindungan sosial menciptakan generasi pekerja rentan dan hampir tak terlihat dalam sistem hukum ketenagakerjaan.
Menjadikan pekerja informal sebagai pekerja formal harus menjadi agenda global.
Di Indonesia, kebijakan Presiden Prabowo menghapus outsourcing ilegal dan melarang kontrak jangka pendek berulang menunjukkan sinyal positif. Negara mulai kembali fokus pada perlindungan sejati tenaga kerja.
Semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung 70 tahun lalu perlu diingat kembali. Hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan bukanlah barang dagangan, melainkan nilai dasar yang tak boleh dikompromikan.
Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota di ILO merupakan langkah penting menuju pengakuan penuh eksistensi dan hak-hak bangsa yang tertindas.
Pesan dari Jenewa ini bukan hanya pernyataan sikap, tetapi peta jalan menuju masa depan harmonis antara perburuhan, teknologi, dan keadilan sosial. Manusia harus menjadi poros utama kebijakan.
Dunia kerja bukan hanya ruang produksi, tetapi juga ruang kemanusiaan. Buruh bukan hanya subjek yang dilindungi, tetapi agen perubahan. Perubahan hanya akan terjadi jika semua pihak—pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha—bersatu dalam kolaborasi, bukan relasi kuasa.
Kemajuan dunia ditentukan oleh keadilan dan kemanusiaan di tempat kerja, bukan kecepatan perkembangan teknologi. Dari Jenewa, suara buruh Indonesia menyerukan pesan global untuk membangun dunia kerja yang adil dan manusiawi.
