Hanya 87 Persen Formasi PPPK 2024 Terisi: Jutaan Honorer Gigit Jari?
Tahun 2024 menandai pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, proses tersebut ternyata tidak berjalan semulus yang diharapkan. Data terbaru menunjukkan adanya permasalahan dalam keterisian formasi, memicu kekhawatiran akan nasib jutaan honorer yang belum terakomodasi.
Keterisian Formasi PPPK 2024: Angka yang Mengejutkan
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan kabar mengejutkan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI pada 30 Juni 2025. Hanya 87 persen dari total formasi PPPK 2024 yang berhasil terisi. Rinciannya, dari 1.007.479 lowongan PPPK, hanya 876.883 tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Seleksi PPPK sendiri terbagi dalam dua tahap. Tahap I menghasilkan 690.913 honorer lulus dari 1.396.739 pelamar. Sementara Tahap II, hanya 185.970 honorer yang lulus dari 1.075.259 pelamar. Angka-angka ini menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan seleksi.
Penyebab Formasi PPPK 2024 Tak Terisi Penuh
Beberapa faktor berkontribusi terhadap rendahnya angka keterisian formasi PPPK 2024. Pertama, banyak formasi yang dibuka ternyata tanpa pelamar, bahkan setelah dilakukan optimalisasi. Kedua, usulan formasi dari instansi seringkali tidak sesuai dengan realita di lapangan. Formasi yang diajukan dan disetujui terkadang tidak ada honorer yang sesuai kualifikasinya.
Ketiga, kendala teknis dari beberapa instansi juga menjadi penyebab. Beberapa instansi belum menyelesaikan proses “klik final”, sehingga BKN kesulitan mengetahui keterisian formasi secara akurat. Ada pula instansi yang tidak melaksanakan seleksi PPPK Tahap II, padahal masih memiliki sisa formasi dari Tahap I. Data per 29 Juni 2025 pukul 20.00 WIB memperkuat ketiga poin ini.
Analisis Lebih Dalam Mengenai Ketidaksesuaian Usulan Formasi
Ketidaksesuaian usulan formasi dengan kondisi riil di lapangan merupakan masalah serius. Hal ini mengindikasikan kurangnya koordinasi dan pemetaan kebutuhan ASN yang tepat. Proses penyesuaian dan optimalisasi formasi perlu diperbaiki untuk mencegah terulangnya masalah serupa.
Mengenai Kendala Teknis Instansi
Sistem administrasi dan pelaporan yang kurang efisien di beberapa instansi juga menjadi hambatan. Ketidaktepatan data dan lambatnya proses pelaporan menyebabkan BKN kesulitan dalam memantau keterisian formasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat.
Nasib Jutaan Honorer yang Belum Terangkat
Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, menyoroti permasalahan yang lebih luas. Bukan hanya keterisian formasi yang rendah, tetapi juga jutaan honorer yang belum terangkat menjadi ASN. Jumlahnya lebih dari 1 juta orang, terutama di instansi daerah.
Aus Hidayat Nur menekankan perlunya mitigasi yang baik untuk mengatasi masalah ini. Nasib jutaan honorer yang belum terakomodasi menjadi perhatian serius dan perlu segera dicarikan solusi yang komprehensif. Ketidakpastian masa depan mereka menimbulkan kecemasan dan ketidakstabilan.
Pemerintah perlu mengevaluasi seluruh proses seleksi CASN, mulai dari perencanaan formasi hingga pelaksanaan seleksi. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan untuk mencegah adanya penyimpangan dan memastikan keadilan bagi seluruh pelamar. Harapannya, permasalahan ini dapat segera teratasi agar jutaan honorer dapat memiliki kepastian karir dan kesejahteraan.
