Pada peringatan HUT ke-79 Bhayangkara, 1 Juli 2025, suasana di depan Gedung Polda Metro Jaya diwarnai aksi simbolik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Aksi ini bukan sekadar seremonial, melainkan kritik tajam terhadap catatan kinerja kepolisian yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Ketidakprofesionalan dan insiden kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian menjadi sorotan utama.
Koalisi ini menyampaikan kekecewaan atas lambannya perbaikan internal di tubuh kepolisian, meskipun berbagai kasus kekerasan telah memakan korban jiwa. Aksi simbolik ini menjadi bentuk nyata tuntutan reformasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Aksi Simbolik: Teatrikal Kekerasan dan Cat Merah
Aksi demonstrasi yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian meliputi pementasan teatrikal. Para demonstran mengenakan pakaian putih, melambangkan kesucian dan kemurnian yang dirusak oleh kekerasan.
Mereka meneriakkan nama-nama korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Tragedi Kanjuruhan (2022) dengan 135 korban jiwa menjadi salah satu tragedi yang disorot. Kasus penyiksaan Afif Maulana di Padang (Juni 2024) dan penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy di Semarang (Desember 2024) juga turut diangkat.
Pementasan diakhiri dengan adegan simbolis; cat merah, melambangkan darah para korban, disiramkan ke salah satu pemeran yang terbalut kain putih. Hal ini menggambarkan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat tindakan represif oknum polisi.
Kritik Keras: Pencitraan dan Realitas Lapangan
Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana, yang turut berpartisipasi dalam aksi tersebut, menyatakan bahwa teatrikal tersebut menggambarkan penderitaan para korban kekerasan. Lebih lanjut, ia menyoroti adanya perbedaan mencolok antara fakta di lapangan dengan narasi yang disampaikan oleh kepolisian.
“Seringkali fakta di lapangan berbeda dengan narasi di media. Ada pencitraan yang dilakukan oleh institusi kepolisian ketika ada berbagai kasus yang menjerat anggotanya,” ujar Arif. Ia menilai kepolisian lebih fokus pada pencitraan daripada melakukan perbaikan internal secara menyeluruh.
Tuduhan Pencitraan dan Perbaikan yang Lamban
Koalisi menilai, Polri lebih memprioritaskan pencitraan daripada menyelesaikan akar masalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggotanya. Reformasi internal kepolisian yang diharapkan masyarakat belum terlihat secara signifikan.
Ketidaksesuaian antara narasi publik dan realita di lapangan semakin memperkuat tuntutan reformasi yang lebih nyata dan berdampak. Sikap yang lebih proaktif dan transparan dari pihak kepolisian diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Piagam Penghargaan Sarkastis: Kritik Terhadap Kinerja Polri
Selain teatrikal, Koalisi Masyarakat Sipil juga membentangkan spanduk bertuliskan, “Polisi akan Terus Membunuh!! Reformasi Polisi Segera!” Sebagai puncak aksi, mereka memberikan piagam penghargaan kepada institusi kepolisian yang isinya penuh sindiran.
Piagam tersebut berisi sembilan poin kritik tajam terhadap kinerja Polri. Beberapa poin yang disampaikan antara lain: “Konsisten dikritik rakyat tak goyah, dipuji presiden langsung sumringah,” dan “Keuletan melanggengkan pelanggaran kebebasan sipil, meski dalam kondisi kamera menyala dan di depan umum.”
Piagam diakhiri dengan kalimat, “Diberikan pada peringatan Hari Bhayangkara ke-79, sebagai peringatan bahwa kepercayaan publik tidak lahir dari ruang kosong melainkan realitas keseharian.” Aksi ini menekankan betapa pentingnya tindakan nyata dan perubahan sikap dari institusi kepolisian untuk memperbaiki citra dan kepercayaan publik.
Aksi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menjadi pengingat penting bagi Polri. Peringatan HUT Bhayangkara seharusnya menjadi momentum introspeksi diri dan komitmen nyata untuk melakukan reformasi menyeluruh. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui tindakan nyata, bukan semata-mata pencitraan. Harapan akan reformasi kepolisian yang lebih substansial dan berkelanjutan tetap menjadi tuntutan utama masyarakat.
