Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk tidak melibatkan polisi dalam pengamanan Tes Kemampuan Akademik (TKA), pengganti Ujian Nasional (UN). Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan pemerintah terhadap guru dan sekolah. PGRI menekankan perlunya pendekatan yang lebih transformatif dan mengurangi tekanan berlebihan pada peserta ujian.
PGRI menilai, pengawasan ketat layaknya UN di masa lalu menciptakan suasana tegang dan tidak kondusif bagi siswa. Suasana yang rileks dan positif akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan mencerminkan kemampuan sebenarnya peserta didik.
PGRI Tolak Pengamanan Polisi dalam Pelaksanaan TKA
Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qodir, menyatakan keprihatinannya atas rencana pengamanan TKA dengan melibatkan aparat kepolisian. Ia menganggap hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap integritas guru dan proses pembelajaran di sekolah.
Penggunaan polisi dalam pengawasan ujian, menurut Dudung, menciptakan suasana yang menegangkan dan kontraproduktif terhadap tujuan pembelajaran. Suasana ujian yang lebih santai dan menyenangkan diharapkan mampu mendorong siswa untuk menampilkan kemampuan terbaiknya.
Dudung menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Hal ini akan berdampak pada hasil yang lebih akurat dan mencerminkan kemampuan siswa secara nyata.
Manfaat TKA bagi Siswa, Guru, dan Orang Tua
Meskipun menolak pengawasan ketat, PGRI mengakui manfaat TKA bagi seluruh stakeholder pendidikan. TKA diharapkan mampu memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat dan bertanggung jawab. Sementara itu, orang tua pun akan lebih terlibat dalam mendukung proses pendidikan anak-anaknya. TKA juga akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang capaian belajar siswa.
TKA diharapkan mampu memicu peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Keberhasilan TKA sangat bergantung pada kerjasama antara guru, siswa, orang tua dan pemerintah.
TKA sebagai Dasar Pemetaan Pendidikan yang Komprehensif
PGRI berharap TKA dapat menjadi alat pemetaan pendidikan yang komprehensif. Hasil TKA diharapkan tidak hanya mencerminkan capaian akademik, tetapi juga keterampilan dan karakter siswa sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
Data yang diperoleh dari TKA dapat digunakan pemerintah untuk intervensi di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam literasi dan numerasi. Hal ini penting untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Selain itu, data hasil TKA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Pemerintah perlu menggunakan data ini untuk program pengembangan profesional guru yang lebih terarah dan efektif.
Dudung menambahkan, TKA bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Data hasil TKA akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.
PGRI berharap pemerintah dapat menanggapi masukan ini dengan bijak. Keberhasilan TKA bergantung pada terciptanya suasana yang kondusif dan penuh kepercayaan terhadap guru dan sekolah. Dengan begitu, TKA dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
