Pindah tugas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seringkali diiringi kekhawatiran akan biaya pindahan yang cukup besar. Namun, kabar baik datang dari pemerintah. Kini, PNS yang dimutasi ke luar daerah tidak perlu lagi menanggung beban finansial tersebut secara mandiri. Pemerintah telah menetapkan standar biaya resmi untuk memindahkan barang milik PNS.
Standar biaya ini telah diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Besaran biaya yang ditetapkan cukup signifikan dan mampu meringankan beban para PNS yang berpindah tugas.
Biaya Pindahan PNS: Rincian dan Ketentuan
PMK Nomor 39 Tahun 2024 secara rinci mengatur besaran biaya operasional pindahan untuk PNS. Biaya tersebut mencakup dua komponen utama: pengepakan dan penggudangan, serta biaya angkutan.
Untuk biaya pengepakan dan penggudangan, terdapat perbedaan besaran biaya tergantung moda transportasi yang digunakan.
- Penggunaan kereta api dikenakan biaya Rp75.000 per meter kubik (m3).
- Penggunaan truk atau angkutan laut/sungai dikenakan biaya Rp60.000 per m3.
Sementara itu, untuk biaya angkutan, terdapat pula perbedaan besaran biaya.
- Penggunaan truk dan angkutan laut/sungai dikenakan biaya Rp400 per kilometer (km) per m3.
- Penggunaan kereta api dan kapal mengikuti tarif resmi yang berlaku.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Biaya Pindahan?
Tidak semua PNS berhak atas biaya pindahan ini. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi.
PNS harus dipindahkan atas dasar kebutuhan instansi, bukan atas permintaan sendiri.
PNS wajib memiliki surat tugas atau surat keputusan mutasi dari pejabat berwenang.
Pindahnya harus antar kota atau antar provinsi.
PNS tersebut harus membawa barang milik pribadi atau keluarga.
Terakhir, kegiatan pindahan harus tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) instansi masing-masing.
Simulasi dan Pengecualian
Agar lebih jelas, mari kita lihat simulasi perhitungan biaya pindahan.
Misalnya, seorang PNS pindah dari Jakarta ke Yogyakarta (sekitar 500 km) dengan volume barang 10 m3 menggunakan truk.
Biaya pengepakan: Rp60.000 x 10 m3 = Rp600.000
Biaya angkutan: Rp400 x 500 km x 10 m3 = Rp2.000.000
Total biaya: Rp2.600.000 (belum termasuk biaya lain yang mungkin ada).
Perlu diingat, fasilitas ini tidak berlaku untuk semua jenis pindahan.
- Pindah tugas atas permintaan sendiri.
- PNS yang tidak memindahkan barang.
- Pindah dalam satu kota/kabupaten (kecuali ada ketentuan khusus).
Regulasi baru ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa membebani keuangan pribadi. Dengan demikian, mutasi diharapkan tidak lagi menjadi beban finansial bagi para PNS.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi para PNS dan calon PNS di Indonesia. Semoga kebijakan ini dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN.
