Baru-baru ini, jagat media sosial dihebohkan oleh video-video viral yang menampilkan kapal tugboat dan tongkang pengangkut nikel. Kehebohan muncul karena kapal-kapal tersebut menggunakan nama inisial Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana Jokowi. Hal ini memicu polemik dan pertanyaan di masyarakat.
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub) telah mengkonfirmasi keberadaan kapal-kapal bernama JKW dan Iriana. Terdapat beberapa tugboat dengan nama JKW Mahakam, dan sejumlah tongkang bernama Dewi Iriana yang ditarik oleh tugboat tersebut. Tugboat sendiri merupakan kapal yang berfungsi untuk menarik atau mendorong kapal lain, seperti tongkang yang tak memiliki mesin penggerak sendiri.
Misteri di Balik Nama Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana
Data Ditkapel Kemenhub mencatat setidaknya ada delapan kapal tugboat dengan nama JKW Mahakam, mulai dari JKW Mahakam 1 hingga JKW Mahakam 10 (dengan beberapa nomor yang tidak berurutan). Namun, penting untuk ditegaskan bahwa kepemilikan kapal-kapal ini sama sekali tidak terkait dengan keluarga Jokowi atau lingkaran dekatnya.
Sebagian besar kapal JKW Mahakam dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI). PSSI merupakan perusahaan pelayaran logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berkantor pusat di Menara Astra, Jakarta.
Jejak Kepemilikan PT Pelita Samudera Sreeya (PSS)
PT PSS didirikan oleh PSSI pada tahun 2023 dan fokus pada bisnis angkutan komoditas tambang. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi BEI dan Laporan Tahunan 2024 PSSI, PT Indoprima Marine memegang kendali saham PSSI sebesar 43,83 persen.
PT Indoprima Marine juga merupakan pemegang saham mayoritas di PT Samudera Shipping Tbk dengan kepemilikan 56,18 persen. Informasi dari keterbukaan informasi BEI menunjukkan afiliasi PT Indoprima Marine dengan PT Himpunan Primajaya.
Siapa di Balik PT Himpunan Primajaya?
Laporan Tahunan PSSI tahun 2019 menunjukan bahwa PT Himpunan Primajaya dimiliki oleh pengusaha Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah. Hal ini memberikan gambaran lebih lengkap mengenai struktur kepemilikan kapal-kapal yang sempat viral tersebut.
Kesimpulannya, meskipun nama kapal-kapal tersebut menimbulkan spekulasi, penelusuran data resmi menunjukkan bahwa kepemilikan tidak ada kaitannya dengan keluarga Presiden Jokowi. Informasi yang beredar di media sosial perlu diverifikasi dengan sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Transparansi informasi publik menjadi kunci penting dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.
