Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., berjuang keras untuk mendapatkan keadilan ekologis bagi daerahnya yang kaya akan lingkungan. Pada Senin, 2 Juni 2025, ia melakukan audiensi langsung dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, di Jakarta. Audiensi ini dihadiri pula oleh beberapa pejabat penting Kabupaten Kuningan, termasuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Bappeda, dan Direktur PAM Tirta Kamuning.
Keberadaan Kabupaten Kuningan sebagai daerah pelestari lingkungan yang signifikan di Jawa Barat menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Upaya Bupati Dian Rachmat Yanuar untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dalam hal konservasi dan pembangunan berkelanjutan menjadi sorotan utama.
Kolaborasi Pembangunan Kehutanan dan Mekanisme Insentif-Disinsentif
Bupati Kuningan menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan kehutanan. Ia juga menyoroti perlunya mekanisme insentif dan disinsentif bagi daerah yang serius dalam pelestarian lingkungan.
Kabupaten Kuningan, dengan komitmennya pada visi pembangunan “Kuningan MELESAT” yang mengedepankan kelestarian, menunjukkan dedikasi nyata dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini tercermin dalam berbagai program konservasi yang telah dan sedang dijalankan.
Peran Vital Kuningan sebagai Penyangga Ekologis
Dengan 46 persen wilayahnya berupa kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan berperan vital sebagai penyangga ekologis bagi wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
Peran Kuningan meluas hingga menjaga ketahanan air dan pangan. Sumber air utama bagi PDAM Kuningan, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon berasal dari mata air dan sistem aliran di kawasan hutan Kuningan.
Bahkan, irigasi pertanian di Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Brebes di Jawa Tengah sangat bergantung pada suplai air dari Kuningan. Ketahanan pangan, khususnya program swasembada beras, di daerah-daerah tersebut tidak akan tercapai tanpa suplai air dari Kuningan.
Ironi di Balik Komitmen Konservasi dan Usulan Kebijakan
Ironisnya, komitmen tinggi Kuningan dalam konservasi justru menghambat pembangunan daerah. Desa-desa di sekitar hutan hidup dalam keterbatasan ekonomi, bahkan tergolong miskin. Sebagai kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat, Kuningan menghadapi ketimpangan sosial yang signifikan.
Untuk mengatasi ini, Bupati Dian Rachmat Yanuar mengusulkan beberapa program kolaboratif kepada Kementerian Kehutanan.
- Percepatan legalisasi lahan perhutanan sosial: Penguatan LMDH, fasilitasi pemasaran hasil hutan, dan pendampingan usaha berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- Pemanfaatan Kawasan Hutan Perum Perhutani untuk Budidaya Pangan: Izin dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas untuk budidaya padi gogo dan jagung oleh kelompok tani dapat mendukung program swasembada pangan nasional.
- Pengembangan Ekowisata Konservasi: Dukungan pengembangan kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai destinasi ekowisata dapat melibatkan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi positif.
- Rehabilitasi Lahan Kritis dan Pengembangan Agroforestry: Kolaborasi dalam menyusun kawasan agroforestry terpadu berbasis komunitas dengan komoditas unggulan seperti kopi, porang, jagung, dan padi gogo dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan.
Selain program-program tersebut, Bupati juga mengusulkan kebijakan insentif-disinsentif berbasis ekologi untuk mencapai keadilan fiskal bagi daerah konservasi. Beberapa skema yang diusulkan termasuk Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAEk), Dana Alokasi Khusus (DAK) sektoral untuk konservasi dan pengentasan kemiskinan, integrasi indikator ekologi dalam Dana Insentif Daerah (DID), dan akses terhadap skema perdagangan karbon dan program REDD+.
Masyarakat desa sekitar hutan merupakan garda terdepan pelestarian lingkungan. Keadilan ekologis hanya akan bermakna jika dibarengi dengan keadilan fiskal dan keadilan sosial. Kuningan siap menjadi contoh pembangunan hijau yang berkelanjutan dan berpusat pada kesejahteraan masyarakat.
