Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ini menimbulkan pertanyaan terkait alasan di balik keringanan hukuman tersebut. Usia Zarof dan pertimbangan kemanusiaan menjadi sorotan utama.
Majelis Hakim, yang diketuai Rosihan Juhriah Rangkuti, memberikan penjelasan rinci terkait keputusan tersebut. Faktor usia Zarof yang telah menginjak 63 tahun menjadi pertimbangan utama. Jika dihukum 20 tahun, ia akan menjalani hukuman hingga usia 83 tahun.
Usia dan Pertimbangan Kemanusiaan
Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman 20 tahun penjara bagi Zarof, yang telah berusia 63 tahun, setara dengan hukuman seumur hidup secara *de facto*. Hal ini mempertimbangkan usia harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia. Aspek kemanusiaan, menurut Rosihan, tidak dapat diabaikan meskipun kejahatan yang dilakukan sangat serius.
Kondisi kesehatan dan kebutuhan perawatan khusus juga menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan vonis. Meskipun kejahatan korupsi yang dilakukan Zarof sangat serius, pihak Majelis Hakim tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana juga mempertimbangkan faktor-faktor diluar aspek hukum semata.
Ketiadaan Korban Jiwa dan Potensi Pemulihan Kerugian Negara
Selain usia dan kondisi kesehatan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal lain. Dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya korban jiwa, kekerasan fisik, atau kerugian langsung terhadap individu. Potensi pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset juga menjadi pertimbangan penting. Nilai aset yang disita jauh melebihi kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Zarof.
Majelis Hakim menekankan bahwa hukuman maksimal hanya pantas dijatuhkan pada kasus-kasus yang benar-benar luar biasa. Kondisi kasus yang melibatkan Zarof tidak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis yang lebih ringan.
Kasus TPPU dan Potensi Penambahan Hukuman
Zarof Ricar masih berstatus tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sedang dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Agung. Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dalam putusan mereka. Hukuman Zarof berpotensi bertambah jika ia terbukti bersalah dalam kasus TPPU tersebut.
Kemungkinan penambahan hukuman di masa mendatang juga turut dipertimbangkan. Proses hukum masih akan berlanjut terkait kasus TPPU. Putusan 16 tahun penjara saat ini belum merupakan hukuman final bagi Zarof Ricar.
Zarof Ricar terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menyuap hakim agung Soesilo dan menerima gratifikasi dengan total nilai lebih dari Rp 1 triliun. Vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan merupakan hasil pertimbangan matang dari Majelis Hakim yang mempertimbangkan berbagai faktor, baik hukum maupun kemanusiaan. Proses hukum terhadap Zarof Ricar belum sepenuhnya selesai mengingat kasus TPPU yang masih berjalan. Kasus ini menyoroti kompleksitas pertimbangan dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana keadilan dan pertimbangan kemanusiaan harus berjalan beriringan.
