Indonesia terus berupaya untuk bergabung menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, mengingat kompleksitas persyaratan yang harus dipenuhi. Menko Airlangga Hartarto baru-baru ini memberikan update mengenai perkembangan aksesi Indonesia ke OECD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia telah menunjukkan progres signifikan dalam memenuhi persyaratan keanggotaan OECD. Target aksesi Indonesia ke OECD adalah dalam waktu empat tahun, terhitung sejak penyerahan dokumen *initial memorandum* pada tahun 2024.
Target Bergabung OECD dalam 4 Tahun
Indonesia menargetkan bergabung sebagai anggota penuh OECD dalam kurun waktu empat tahun. Proses ini sudah berjalan selama satu tahun sejak pengajuan *initial memorandum*.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam dua tahun ke depan, akan dilakukan *technical review* yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia. Kerja sama dan komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dan OECD akan terus ditingkatkan.
Proses aksesi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa proses tersebut bisa memakan waktu lebih dari lima tahun, bahkan hingga sepuluh tahun.
Kemajuan yang Signifikan: 80% Sesuai Harapan
Meskipun prosesnya panjang, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurut Menko Airlangga, *initial memorandum* yang diajukan Indonesia telah selaras sekitar 80 persen dengan harapan OECD.
Hal ini dinilai sebagai pencapaian positif dan citra baik bagi Indonesia di pasar internasional. Pasar internasional membutuhkan informasi mengenai adopsi standar dan *best practice* di berbagai sektor di Indonesia. OECD berperan penting dalam memberikan *benchmarking* terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan.
Kebijakan yang Selaras
Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program yang selaras dengan kebijakan OECD. Program hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan transisi energi menjadi contohnya.
Di sektor keuangan, kebijakan Indonesia bahkan sudah selaras hingga lebih dari 90 persen dengan ketentuan OECD. Indonesia juga sudah memiliki standar sendiri di bidang kebijakan fiskal.
Keselarasan Kebijakan Hilirisasi, Transisi Energi, dan Sektor Keuangan
Program hilirisasi, yang fokus pada pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mendapatkan apresiasi dari OECD. Program ini selaras dengan upaya OECD dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Transisi energi menuju sumber energi terbarukan juga mendapat dukungan dari OECD. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi bersih.
Sektor keuangan Indonesia juga menunjukkan keselarasan yang tinggi dengan standar OECD. Kebijakan makroprudensial dan fiskal Indonesia telah sejalan dengan ketentuan OECD. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun sektor keuangan yang kuat dan stabil.
Indonesia terus berupaya memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh OECD. Meskipun prosesnya panjang dan kompleks, kemajuan yang telah dicapai sejauh ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD. Keberhasilan ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa depan, terutama dalam meningkatkan daya saing dan menarik investasi.
