Jawa Barat berupaya memberantas premanisme dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tak hanya mengandalkan penegakan hukum. Inisiatif ini digagas oleh Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat melalui webinar edukatif bertajuk “Premanisme dan Depremanisasi”. Webinar yang digelar pada Rabu, 14 Mei 2025 ini bertujuan untuk menawarkan solusi berbasis intelektual dan kultural dalam mengatasi akar masalah premanisme di Jawa Barat. Konsep “depremanisasi” menjadi fokus utama dalam mencari solusi jangka panjang.
Webinar ini dibuka oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Drs. Sapta Yulianto Dasuki, M.AP., mewakili Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Beliau menekankan pentingnya upaya bersama untuk menciptakan Jawa Barat yang bebas dari premanisme, selaras dengan nilai luhur “silih asah, silih asih, dan silih asuh”.
Depremanisasi: Melepas Jawa Barat dari Belenggu Premanisme
Depremanisasi didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan praktik dan budaya premanisme. Upaya ini dilakukan melalui pencerahan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai budaya luhur, dengan fokus pada pembinaan para pelaku premanisme sebagai subjek yang perlu diedukasi dan dibimbing menuju jalan hidup yang lebih baik.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif ICMI Jabar ini. Sinergi antara pemerintah dan ICMI dianggap krusial dalam mewujudkan Jawa Barat yang aman dan kondusif. Ketua ICMI Orwil Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. H. Sutarman, M.Sc., IPU., menyatakan komitmen ICMI untuk berkontribusi aktif dalam penanggulangan premanisme.
ICMI mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat dalam membentuk Satgas Anti-Premanisme. Namun, ICMI juga menekankan perlunya konsep yang matang dan komprehensif, sehingga Depremanisasi ditawarkan sebagai solusi jangka panjang.
Multi Perspektif dalam Memahami dan Mengatasi Premanisme
Webinar ini melibatkan para narasumber yang membahas premanisme dari berbagai sudut pandang. Dr. Wawan ‘Hawe’ Setiawan, tokoh budayawan Sunda dan dosen Universitas Pasundan (Unpas), menganalisis akar historis istilah “preman” dalam bahasa Sunda dan mengidentifikasi dua jenis premanisme: preman jalanan dan preman “gedongan” (beking).
Hawe Setiawan menyoroti peran budaya sebagai basis legitimasi premanisme. Ia pun menawarkan sejumlah langkah strategis dari perspektif akademis, termasuk memperkuat kajian budaya, kritik budaya, dan membangun jaringan intelektual yang luas.
Dr. Acuviarta Kartabi, S.E., M.E., Wakil Sekretaris ICMI Orwil Jawa Barat dan Dosen Universitas Pasundan (Unpas), menjelaskan fenomena “Premanomi” atau premanisme dalam ekonomi. Premanomi menghambat berbagai aspek ekonomi, mulai dari akses faktor produksi hingga perizinan usaha.
Kartabi merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi Premanomi, antara lain penguatan Satgas Premanisme, pembentukan unit percepatan investasi, dan penguatan regulasi anti-premanisme.
Strategi Depremanisasi: Pendekatan Holistik untuk Solusi Jangka Panjang
Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.I.P., M.Si., Dewan Pakar ICMI Orwil Jawa Barat dan Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), mengungkapkan faktor-faktor penyebab premanisme, mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan penegakan hukum yang lemah.
Cecep Darmawan mendefinisikan depremanisasi sebagai upaya mengembalikan tatanan sosial dari dominasi premanisme. Ia menekankan pentingnya pendekatan kecendekiawanan dan kebudayaan, melalui penelitian, pendidikan, dan revitalisasi budaya lokal.
Prof. Dr. H. Ija Suntana, M.Ag., Dewan Pakar ICMI Orwil Jawa Barat dan Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, memperkenalkan konsep “Premanokrasi”. Konsep ini menjelaskan pemanfaatan figur preman oleh politisi untuk menciptakan ilusi ketertiban.
Suntana mengusulkan pendekatan depremanisasi berdasarkan Teori Dekonstruksi Aura Kekerasan Michel Foucault, dengan fokus membongkar representasi preman di media dan mereformasi ruang publik.
Webinar yang diikuti sekitar 150 peserta ini diharapkan menjadi langkah awal dalam upaya kolektif memberantas premanisme di Jawa Barat. ICMI Jabar berkomitmen untuk terus melakukan kajian dan diskusi lebih lanjut untuk menyempurnakan konsep depremanisasi. Harapannya, konsep ini akan menjadi solusi yang komprehensif dan efektif dalam menciptakan Jawa Barat yang aman, damai, dan sejahtera.
