Pemerintah memberikan angin segar bagi tenaga honorer yang belum berhasil menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Skema baru PPPK Paruh Waktu hadir sebagai solusi, menawarkan kesempatan kerja resmi bagi honorer yang gagal seleksi PPPK tahap kedua.
Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 membuka peluang ini, mengakomodasi loyalitas dan pengabdian para honorer dengan status kepegawaian resmi, walau bukan formasi penuh waktu.
Kesempatan Baru bagi Honorer Gagal PPPK: PPPK Paruh Waktu
Program PPPK Paruh Waktu memberikan solusi bagi honorer yang masih menunggu kejelasan status kepegawaiannya. Mereka dapat tetap berkontribusi di pemerintahan dengan status ASN resmi.
Skema ini menjadi titik terang bagi honorer yang belum lolos seleksi PPPK 2024, asal terdaftar dalam database non-ASN BKN. Mereka akan mendapatkan Nomor Induk PPPK yang sah.
Meskipun jam kerja dan penggajian lebih fleksibel, honorer tetap mendapat pengakuan sebagai ASN dan jaminan legalitas.
Sembilan Jabatan yang Tersedia untuk Honorer
Pemerintah telah menyiapkan sembilan jabatan untuk tenaga honorer yang gagal seleksi PPPK. Jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil di berbagai instansi.
Pemilihan jabatan didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan pelayanan publik. Penempatan memperhatikan pengalaman kerja dan keahlian masing-masing honorer.
- Guru
- Tenaga kesehatan (perawat, bidan, dokter)
- Tenaga administrasi
- Pranata komputer
- Pengelola keuangan
- Arsiparis
- Pengelola data
- Staf pelayanan publik
- Petugas teknis lapangan
Proses penempatan dilakukan secara proporsional. Hal ini memastikan keahlian dan pengalaman honorer dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hak dan Kewajiban PPPK Paruh Waktu
PPPK Paruh Waktu tetap berhak mendapatkan penghasilan, jaminan kerja, dan pengakuan sebagai ASN. Namun, ada kewajiban yang harus dipenuhi.
Lima kewajiban utama meliputi: loyalitas kepada negara, menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi etika profesi, dan bersikap netral secara politik.
Masa kerja juga menjadi periode evaluasi kinerja dan kedisiplinan. Pelanggaran serius dapat berakibat pada penghentian status kepegawaian.
Pemerintah daerah berperan penting dalam mengajukan honorer yang memenuhi syarat. Proses ini memastikan penempatan yang tepat dan efektif.
Skema ini menawarkan solusi bagi potensi pemutusan hubungan kerja massal terhadap honorer. Hal ini juga memberi ruang bagi pengembangan profesionalisme honorer.
Pemerintah memberikan pembinaan agar honorer siap mengikuti seleksi PPPK penuh waktu di masa mendatang. Dengan demikian, pengabdian mereka diakui dan diarahkan ke jenjang karier yang lebih baik.
Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai dedikasi para honorer. Mereka diberi kesempatan untuk berkarir lebih baik di lingkungan pemerintahan.
