Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier, mengejutkan publik dengan laporan harta kekayaannya yang mencapai angka fantastis. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Mei 2025, mencatat total kekayaan Deddy mencapai angka nyaris Rp 1 triliun.
Angka tersebut tentunya menarik perhatian banyak pihak. Terlebih, mengingat Deddy baru dilantik sebagai staf khusus Menhan pada 11 Februari 2025.
Rincian Kekayaan Deddy Corbuzier
LHKPN Deddy mencatat total kekayaan mencapai Rp 972.754.771.461 sebelum dikurangi utang. Aset terbesarnya berasal dari kepemilikan 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang dan Medan.
Properti-properti tersebut tercatat bernilai Rp 66.599.664.431 dan merupakan hasil usaha pribadi Deddy. Selain properti, Deddy juga memiliki aset lain yang turut menyumbang pada total kekayaannya.
Salah satu aset yang menarik perhatian adalah mobil mewah jenis Rubicon yang ditaksir bernilai Rp 1,6 miliar. Kendaraan mewah ini menambah daftar aset bernilai tinggi milik Deddy.
Utang dan Kekayaan Bersih
Meskipun memiliki kekayaan yang sangat besar, Deddy juga melaporkan kepemilikan utang. Total utang yang dilaporkan mencapai Rp 19.733.191.890.
Setelah dikurangi utang tersebut, kekayaan bersih Deddy Corbuzier tercatat sebesar Rp 953.021.579.571. Angka ini tetap menunjukkan kekayaan yang sangat signifikan.
Pelaporan LHKPN dan Kewajiban Pejabat
KPK telah mengingatkan seluruh pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk Deddy Corbuzier, untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 28 Tahun 2019 mengatur batas waktu pelaporan LHKPN bagi pejabat setingkat staf khusus, yaitu maksimal tiga bulan setelah pelantikan.
Berdasarkan Permenhan tersebut, batas waktu pelaporan LHKPN Deddy Corbuzier adalah 12 Mei 2025. KPK memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait hal ini.
KPK juga menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk memastikan status wajib lapor LHKPN bagi Deddy Corbuzier. Proses pelaporan dan verifikasi data oleh KPK masih berlangsung.
Meskipun terdapat perbedaan waktu antara pelantikan dan pelaporan LHKPN, hal tersebut kemungkinan disebabkan proses administrasi dan verifikasi data yang perlu dilakukan. Transparansi dalam pelaporan harta kekayaan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi korupsi.
Laporan LHKPN Deddy Corbuzier ini menjadi sorotan publik, mengingat kekayaan yang dimilikinya dan posisinya sebagai pejabat publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga integritas pemerintahan.
Ke depan, diharapkan seluruh pejabat publik dapat mematuhi aturan pelaporan LHKPN dengan tepat waktu dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang baik.
