Partai Hanura menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan hukum kepada Ketua DPD Hanura Jawa Tengah, Bambang Raya. Bambang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Ham dan Advokasi Rakyat Partai Hanura, Adil Supatra Akbar.
Partai Hanura menegaskan komitmennya terhadap proses hukum yang berlaku. Pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Polda Jawa Tengah. Namun, Hanura juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah bagi Bambang Raya.
Hanura Siapkan Tim Hukum untuk Bambang Raya
Adil Supatra Akbar menyampaikan secara resmi bahwa tim hukum DPP Partai Hanura akan segera dibentuk untuk membela Bambang Raya. Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan tertulis pada Minggu, 8 Juni 2025. Langkah ini menunjukkan dukungan penuh partai terhadap kadernya yang tengah menghadapi masalah hukum.
Partai Hanura juga menyampaikan harapannya agar semua pihak tetap berpegang pada asas *presumption of innocence*. Hal ini penting untuk memastikan keadilan ditegakkan selama proses hukum berlangsung. Pihaknya akan terus memantau dan mencermati perkembangan kasus ini.
Tuduhan Pelanggaran UU Pornografi dan Pasal 296 KUHP
Polda Jawa Tengah menjerat Bambang Raya dengan Pasal 30 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dia juga dijerat dengan Pasal 296 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan. Kedua pasal ini berkaitan dengan dugaan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan pornografi.
Kasus ini berawal dari penggerebekan tempat hiburan malam Mansion Executive karaoke di Semarang pada akhir Februari 2025. Tempat tersebut diduga milik Bambang Raya. Penggerebekan dilakukan oleh tim Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.
Bambang Raya Mengaku Tidak Tahu Menahu
Bambang Raya sendiri telah menyatakan keberatan atas penetapan tersangka dirinya. Ia membantah tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah. Bambang Raya menegaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya praktik striptis di tempat usahanya tersebut.
Menurut Bambang, pengelolaan operasional Mansion Executive Karaoke berada di tangan pihak lain. Ia berdalih hanya sebagai pemilik gedung dan izin usaha. Ia menyatakan bahwa pihak kedua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di dalam gedung tersebut. Ia menekankan akan bekerjasama dengan pihak berwenang dalam mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran tersebut.
Penjelasan Bambang Raya Mengenai Tanggung Jawab Operasional
Bambang Raya menjelaskan adanya perjanjian yang mengatur tanggung jawab operasional tempat usahanya. Ia menyatakan dirinya hanya sebagai pemilik gedung dan izin karaoke, sementara pihak kedua bertanggung jawab atas operasional.
Jika ditemukan pelanggaran hukum seperti pornografi, maka menurut Bambang, pihak kedua lah yang harus bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya mengusut tuntas pihak yang sebenarnya melakukan pelanggaran tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai spekulasi. Kejelasan proses hukum dan penegakan hukum yang adil sangat dinantikan masyarakat. Partai Hanura, sebagai partai politik yang menaungi Bambang Raya, akan terus mengawal proses hukum tersebut dan memastikan hak-hak hukum kadernya terpenuhi. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini patut dinantikan, termasuk bagaimana tim hukum Hanura akan membela Bambang Raya di persidangan kelak. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
