Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana memblokir platform X (sebelumnya Twitter) karena kebijakan platform yang memungkinkan postingan konten dewasa dan pornografi. Hal ini memicu keresahan publik dan munculnya alternatif lokal yang disebut Elaelo.id. Namun, kehebohan seputar Elaelo.id justru memunculkan pertanyaan tentang keamanannya dan peran Kominfo di balik situs tersebut.
Rencana Pemblokiran X dan Munculnya Elaelo.id
Kominfo berencana memblokir X karena dianggap melanggar peraturan terkait konten dewasa dan pornografi. Kebijakan ini memicu perbincangan di kalangan pengguna internet di Indonesia.
Kehadiran Elaelo.id sebagai alternatif pengganti X kemudian ramai diperbincangkan. Banyak pengguna internet yang penasaran dan mencoba mengakses situs tersebut.
Sayangnya, Elaelo.id yang sempat trending di X, tidak dapat diakses pada Senin, 17 Juni 2024. Akses yang sulit dan waktu loading yang lama membuat publik mempertanyakan kredibilitasnya.
Keraguan Publik dan Peringatan Ahli
Firman Kurniawan, pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia, mengingatkan publik untuk berhati-hati terhadap Elaelo.id. Ia menyoroti viralnya situs tersebut tanpa pengumuman resmi dari Kominfo.
Firman juga menekankan pentingnya kewaspadaan agar tidak terburu-buru memberikan data pribadi pada platform yang belum terverifikasi. Ketidakhadiran Elaelo.id di Play Store dan App Store juga semakin menambah keraguan.
Publik perlu waspada karena situs tersebut tidak memiliki jaminan keamanan yang kuat seperti aplikasi yang tersedia di platform resmi.
Misteri di Balik Elaelo.id dan Reaksi Netizen
Munculnya logo Garuda Pancasila pada situs Elaelo.id memicu spekulasi keterlibatan Kominfo dalam pengembangan platform tersebut. Namun, Kominfo sendiri belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini.
Seorang netizen dengan akun dhemit_is_back mengungkapkan bahwa Elaelo.id dikelola oleh PT Aksara Digital, sebuah perusahaan swasta. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan logo Garuda Pancasila dan urgensi penggunaan lambang negara tersebut.
Netizen juga menyoroti proses registrasi yang mengharuskan pengguna menerima semua persyaratan (“accept all”), menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi data. Pengalaman pahit sebelumnya terkait proyek digital pemerintah yang diduga korup, seperti kasus korupsi proyek BTS, semakin memperkuat kecurigaan publik.
Kejadian ini mengingatkan publik akan proyek pengganti Google yang juga pernah mendapat sorotan negatif karena kasus korupsi. Kepercayaan publik terhadap proyek pemerintah di bidang digital menjadi sangat krusial dan memerlukan transparansi serta akuntabilitas yang tinggi.
Penting bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait pengembangan platform digital. Hal ini akan membantu menghindari spekulasi dan keraguan di tengah masyarakat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya memperhatikan keamanan data pribadi dan berhati-hati dalam menggunakan platform digital baru. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan transparan terhadap proyek-proyek digital pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana negara.
