Peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini menjadi perhatian serius anggota DPR.
Data Kementerian Kesehatan mencatat adanya lonjakan signifikan dalam dua bulan terakhir, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat polusi udara tinggi seperti Jakarta, Bekasi, dan Surabaya.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik mengingat gejala ISPA memiliki kemiripan dengan infeksi Covid-19, seperti batuk, pilek, sesak napas, dan demam.
Menanggapi situasi tersebut, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah agar segera mengambil langkah antisipatif agar kasus ini tidak berkembang menjadi wabah besar seperti pandemi sebelumnya.
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terlambat Bertindak
Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Netty Prasetiyani, menyoroti pentingnya pencegahan dini dan penguatan layanan kesehatan primer.
Ia menyebut bahwa pemerintah perlu belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 yang sempat membuat sistem kesehatan nasional kewalahan.
“Jangan menunggu rumah sakit penuh baru bergerak. ISPA ini harus dicegah sejak dari hulu, dengan pengendalian polusi udara, edukasi masyarakat, dan penguatan Puskesmas,” ujar Netty dalam keterangan resmi di Jakarta.
Selain faktor lingkungan, ia juga menyoroti perilaku masyarakat yang sering menyepelekan gejala ringan seperti batuk atau pilek. Padahal, jika dibiarkan, ISPA bisa berkembang menjadi penyakit pernapasan berat terutama bagi anak-anak dan lansia.
Polusi Udara dan Perubahan Cuaca Jadi Pemicu Utama
Kementerian Kesehatan sebelumnya mencatat bahwa peningkatan ISPA sangat erat kaitannya dengan kualitas udara yang buruk dan perubahan cuaca ekstrem.
Debu, asap kendaraan, serta partikel PM2.5 yang tinggi dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, terutama pada kelompok rentan.
Pakar kesehatan dari UI, dr. Ratna Dewi, menjelaskan bahwa dalam kondisi udara seperti saat ini, virus dan bakteri penyebab ISPA lebih mudah berkembang.
“Kombinasi antara udara kering, paparan polutan, dan daya tahan tubuh yang menurun adalah penyebab utama peningkatan kasus ISPA,” jelasnya.
Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan langsung terhadap polusi udara.
Selain itu, menjaga ventilasi rumah dan mengonsumsi air putih dalam jumlah cukup bisa membantu melindungi saluran pernapasan.
Fasilitas Kesehatan Diminta Siaga
Selain pencegahan, DPR juga meminta agar fasilitas layanan kesehatan di tingkat daerah siaga menghadapi lonjakan pasien ISPA.
Beberapa rumah sakit di Jabodetabek melaporkan adanya peningkatan pasien anak dengan keluhan sesak napas dan demam tinggi.
Direktur RSUP Persahabatan, dr. Agus Dwi, menyebutkan bahwa kapasitas ruang perawatan anak kini meningkat hingga 30% dibandingkan bulan lalu.
“Kami sudah menyiapkan tim tambahan untuk menangani pasien ISPA agar tidak terjadi penumpukan seperti pada masa pandemi Covid-19,” ujarnya.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga memastikan telah menyiagakan posko kesehatan di beberapa titik strategis, termasuk di sekolah-sekolah dan terminal, untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan ringan secara gratis.
Langkah Pencegahan di Tingkat Masyarakat
Meski pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor utama keberhasilan pencegahan ISPA.
Pakar kesehatan menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan secara rutin, dan tidak merokok di dalam rumah.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melakukan vaksinasi influenza dan pneumokokus, terutama bagi kelompok berisiko tinggi seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Langkah sederhana seperti menggunakan masker dan menghindari keramaian saat sedang flu bisa menekan risiko penyebaran ISPA secara signifikan.
Sinergi Pemerintah dan DPR untuk Cegah Wabah
Sebagai tindak lanjut, DPR meminta agar Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi bersama terkait pengendalian polusi udara di wilayah padat penduduk.
Selain itu, DPR juga mendorong adanya kampanye nasional tentang pentingnya kesehatan pernapasan, yang tidak hanya berhenti pada masa pandemi tetapi menjadi gerakan permanen di masyarakat.
Kesehatan publik dinilai harus menjadi prioritas nasional, bukan hanya saat terjadi krisis. Dengan kesiapsiagaan yang baik, pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa mencegah potensi wabah besar seperti yang pernah dialami Indonesia pada masa Covid-19.
