Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, memimpin upaya besar untuk mempertahankan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba. Bersama tujuh kepala daerah di kawasan Danau Toba, mereka tengah mempersiapkan laporan revalidasi untuk diajukan pada tahun 2025. Langkah ini sangat krusial untuk mempertahankan prestise internasional destinasi wisata unggulan Indonesia ini. Persiapan yang matang menjadi kunci keberhasilan.
Proses revalidasi ini menuntut kerja sama yang solid antar pemerintah daerah. Koordinasi dan kolaborasi yang efektif akan memastikan seluruh tahapan berjalan lancar. Keberhasilan mempertahankan status Geopark bergantung pada kesiapan kawasan Danau Toba.
Revalidasi UNESCO Global Geopark Kaldera Toba: Upaya Pertahankan Prestise Internasional
Rapat persiapan revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark telah diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, pada Senin, 30 Juni 2025. Gubernur Bobby Nasution menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antar pemerintah daerah dalam menghadapi proses ini. Harapannya, koordinasi yang terpadu akan mendukung seluruh tahapan revalidasi.
Bobby Nasution menyampaikan optimismenya untuk meraih kembali “Green Card” dari UNESCO. Empat rekomendasi dari UNESCO menjadi fokus utama dalam rapat tersebut. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut akan menjadi penentu kesuksesan revalidasi.
Rekomendasi UNESCO dan Tantangannya
UNESCO memberikan empat rekomendasi penting untuk Kaldera Toba. Pertama, perlu adanya penelitian berkelanjutan dan peta geologi yang komprehensif dan akurat. Kedua, peningkatan visibilitas di seluruh wilayah geopark melalui panel informasi yang mudah dipahami masyarakat.
Ketiga, UNESCO menekankan pentingnya memperkuat eksistensi warisan budaya lokal yang bernilai. Keempat, badan pengelola harus aktif menyelenggarakan event nasional dan internasional untuk mempromosikan Geopark Kaldera Toba. Keempat rekomendasi ini harus ditindaklanjuti secara serius.
Menangani Masalah Kebiasaan Masyarakat
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kebiasaan masyarakat setempat membakar lahan di sekitar area geosite. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Gubernur Bobby Nasution menyarankan edukasi masif dan pendampingan dari pihak kepolisian untuk mengatasi masalah ini.
Edukasi publik sangat penting agar masyarakat memahami dan menjaga kelestarian warisan alam ini. Pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.
Potensi Geopark dan Kontribusi terhadap SDGs
Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPB/Bappenas, Togu Santoso Pardede, menjelaskan bahwa geopark merupakan program resmi UNESCO yang dibentuk pada tahun 2015. Geopark Kaldera Toba memiliki potensi besar dari berbagai aspek, termasuk geoheritage, geodiversity, biodiversity, dan culture diversity.
Saat ini, terdapat 229 UNESCO Global Geopark (UGGp) di 50 negara di dunia. Indonesia sendiri memiliki 12 UGGp. UGGp diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui geowisata berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal melalui geowisata tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam.
Geopark Kaldera Toba memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Keberhasilan revalidasi akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Upaya kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai stakeholder sangat krusial. Keberhasilan mempertahankan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba bukan hanya soal prestise, tetapi juga tentang masa depan pariwisata berkelanjutan Indonesia.
