Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, gencar mendorong pemanfaatan program KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia melihat program ini sebagai solusi krusial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih kesulitan memiliki rumah layak.
Data BPS tahun 2024 menunjukkan angka kepemilikan rumah layak di Sumut baru mencapai 73,47 persen. Artinya, masih ada lebih dari 400.000 rumah tangga yang membutuhkan akses hunian yang lebih baik. Program FLPP dinilai sebagai jembatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dorongan Gubernur Bobby Nasution untuk Maksimalkan Program FLPP
Bobby Nasution menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, dalam memaksimalkan program FLPP. Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat dan memberikan banyak kemudahan.
“Ini program yang luar biasa dari Presiden RI, jadi perlu kita maksimalkan,” tegas Bobby dalam pernyataannya pada Senin, 30 Juni 2025. Pemerintah daerah diharapkan proaktif dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap program ini.
Kemudahan dan Keunggulan Program FLPP
Program FLPP menawarkan berbagai kemudahan bagi MBR. Salah satunya adalah uang muka yang sangat ringan, hanya 1 persen dari harga rumah.
Dengan suku bunga flat 5 persen, program ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan KPR konvensional. Harga rumah yang ditawarkan melalui FLPP di Sumut berkisar Rp 166 juta, sehingga uang muka yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 1 juta lebih.
Keuntungan lainnya adalah tersedianya rumah siap huni. Program FLPP tidak menjual rumah dalam bentuk desain atau setengah jadi, melainkan rumah yang sudah siap ditempati.
Proses pengajuan KPR juga dipermudah melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera (SiKasep) dan pencarian rumah tersedia di sikumbang.tapera.go.id.
Transparansi dan Pengawasan Ketat
Untuk memastikan kualitas dan transparansi, program FLPP diawasi ketat oleh 20 asosiasi pengembang yang terdaftar di aplikasi SIRENG. Lokasi perumahan juga terdaftar di SIKUMBANG.
Proses pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah pembangunan rumah yang tidak sesuai spesifikasi dan melindungi konsumen. Calon debitur juga diwajibkan mengecek langsung rumah yang dipilih.
Sistem pengawasan ini meminimalisir risiko rumah dengan kualitas buruk, seperti retak dinding, sanitasi yang buruk, atau akses jalan yang tidak memadai. Semua proses dilakukan secara sistematis dan transparan.
Rendahnya Realisasi FLPP di Sumatera Utara dan Upaya Peningkatannya
Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, realisasi FLPP di Sumut hingga 25 Juni 2025 masih rendah, yaitu 4,32 persen atau sekitar 5003 unit.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menekankan pentingnya sosialisasi masif untuk mencapai target program. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BP Tapera dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat program FLPP.
Sosialisasi yang efektif dan mudah diakses masyarakat, serta peningkatan kerjasama antar stakeholder, diyakini dapat meningkatkan angka realisasi program FLPP di Sumatera Utara.
Dengan demikian, lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Keberhasilan program FLPP di Sumut bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BP Tapera, dan para pengembang. Sosialisasi yang intensif dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Sumut.
